Network
PR BANDUNGRAYA - Meski menuai polemik di masyarakat, sidang paripurna DPR RI yang digelar pada Senin, 5 Oktober 2020 di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan.
"Setujuuuu," kata anggota DPR yang hadir.
Azis pun langsung mengetuk palu sidang tanda bahwa DPR telah nenyetujui UU tersebut.
Baca Juga: Ini Alasan PKS dan Demokrat Menolak RUU Cipta Kerja Disahkan Menjadi Undang-undang
Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, berbagai lapisan masyarakat melakukan aksi protes untuk menolak pengesahan tersebut.
Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR yang dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan.
Kendati demikian, dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI, jumlah anggota dewan yang hadir memang terlihat sedikit, karena sebagian mengikuti secara daring.
Meski anggota dewan yang hadir tidak semuanya, Azis mengatakan jika jumlah tersebut telah mencukupi untuk pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan tata tertib DPR RI.
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi menyatakan setuju jika RUU Ciptaker disahkan menjadi UU.
Ketujuh fraksi tersebut yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP.
Baca Juga: Cek Fakta: Tim Sukses Donald Trump Dikabarkan Galang Dana 421 Juta Dolar demi Pengobatan Covid-19
Sementara, dua partai lainnya menolak RUU Omnibus Law Ciptaker ini yakni Fraksi PKS dan Demokrat.
Setelah RUU Cipta Kerja disahkan secara resmi menjadi Undang-undang, sebagian besar warganet menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Bahkan, berdasarkan pantauan Prbandungraya.pikiran-rakyat.com pada Senin, 5 Oktober 2020, tagar #DPRRIKhianatiRakyat menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Banyak warganet mencuitkan berbagai komentar terkait pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.
"IMPOSTOR #TolakOmnibusLaw #DPRRIKhianatiRakyat," kata pemilik akun @rabkarbeflamqa.
Tak hanya itu, pemilik akun @TravisHarun juga mengatakan, "The Real Impostor #DPRRIKhianatiRakyat #gejayanmemanggil #GagalkanOmnibusLaw."
Baca Juga: Pemuda Kalinusu Brebes Tak Pilih-pilih Pekerjaan Bantu Satgas TMMD Reguler
Diberitakan sebelumnya, rapat yang digelar mulai pukul 15.00 WIB ini sempat mengalami ricuh.
Pasalnya Anggota DPR RI Komisi III, Benny K. Harman, sempat beradu argumen dengan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.
Hal ini berujung pada keputusan Partai Demokrat untuk walk out atau keluar dari ruang rapat.***
