Network
PR BANDUNGRAYA – Sejak diajukan pada 24 Februari 2020, Pemerintah Indonesia kini telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.
Dengan begitu, RUU Larangan Minuman Beralkohol telah resmi masuk dalam Prolegnas DPR RI 2019-2024.
Dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Wanita Asal Tiongkok Ini Kehilangan Bagian Telinganya Seusai Jalani Prosedur Operasi Hidung
Azis merujuk pada Paragraf 2 dalam UU Cipta Kerja tentang Penanaman Modal, yang mengubah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Ketentuan itu disebutkan pada Pasal 12 dimana di pasal 2 UU Cipta Kerja dikatakan bahwa ketentuan dalam UU ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Indonesia," katanya.
Dengan demikian, Azis memaparkan bahwa UU yang berlaku setelahnya harus mengacu pada ketentuan tersebut, termasuk RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! Debat Kedua Pilkada Bandung Digelar Hari Ini, Ada 3 Paslon yang Akan Berdebat
Azis menjelaskan bahwa RUU Larangan Minuman Beralkohol terkait rancangannya yang melarang untuk memproduksi minuman beralkohol harus mengacu pada UU Cipta Kerja.
"Undang-Undang yang berlaku setelahnya harus mengacu pada ketentuan ini termasuk RUU Larangan Minuman Beralkohol yang salah satu ketentuan dalam rancangannya melarang untuk memproduksi minuman beralkohol," katanya.
Politisi Golkar tersebut mengingatkan bahwa aspek perdagangan pendapatan negara dari minuman beralkohol terbilang cukup tinggi, yakni sekitar Rp5 triliun setiap tahunnya.
Selain itu, penerapan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat memberikan dampak yang buruk bagi para tenaga kerja di bidang yang berkaitan dengan minuman beralkohol.
Baca Juga: Tak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19, Penegakan Sanksi di Kota Bandung Akan Lebih Ketat Selama AKB
"Namun saya menghimbau agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol dengan alasan apapun," ujar Azis sebagaimana dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI.
Mantan Ketua Komisi III itu menjelaskan bahwa dalam Pasal 12 yang dimaksud bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional yang mencakup beberapa hal.
Di antaranya Perlindungan Sumber Daya Alam; Perlindungan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Pengawasan Produksi dan Distribusi; Peningkatan Kapasitas Teknologi; dan Partisipasi Modal.***
