PR BANDUNGRAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tahun 2021 akan menjadi tahun penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan global.
Ini saat yang tepat kembali bekerja, mengembangkan usaha, dan optimis memanfaatkan peluang.
Perjuangan Indonesia untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi dari pandemi Covid-19 masih terus berlanjut.
Baca Juga: 6 Provinsi Ini Tetap Waspada! BMKG Sebut Siklon Tropis Seroja Intensitasnya Meningkat dalam 24 Jam
“Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mewujudkan pemulihan ekonomi melalui sinergi, dan koordinasi yang baik. Kita perlu mendapat dukungan dari semua stakeholder termasuk media,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara webinar bertajuk “2021: Indonesia Bangkit” pada Rabu, 7 Maret 2021.
Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengatakan, penanganan kasus Covid-19 di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global.
Data per 6 April 2021 menunjukkan, tren persentase kasus aktif Indonesia sudah mencapai single digit sebesar 7,4 persen, dan lebih rendah dari pada global sebesar 17,3 persen.
Catatan positif lainnya adalah pada persentase kasus kesembuhan Indonesia sebesar 89,9 persen yang lebih tinggi dari pada global sebesar 80,5 persen.
Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan PPKM Mikro di saat gelombang 3 (third wave) Covid-19 melanda beberapa negara.
Program vaksinasi juga terus dijalankan untuk mencapai kekebalan komunal.
Hingga 6 April 2021, progres vaksinasi nasional dosis 1 dan 2 telah melebihi 13,4 juta suntikan, dengan kapasitas vaksinasi dapat mencapai 500 ribu suntikan per hari.
“Angka tersebut menjadikan Indonesia berada di urutan ke 8 di dunia. Bahkan, dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan 4 besar dunia,” kata Airlangga.
Melihat perkembangan yang ada, Menko Airlangga meyakini bahwa perekonomian Indonesia akan rebound di tahun 2021 pada kisaran 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen.
Untuk dapat mewujudkan ekspektasi ini, diperlukan langkah kebijakan yang tepat dalam memulihkan ekonomi nasional.
Kebijakan pemerintah akan difokuskan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. HM.4.6/66/SET.M.EKON.3/04/2021.
Dari sisi Produksi, beberapa sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, penyedia akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi mengalami perbaikan.
Sejumlah sektor bahkan mampu tumbuh signifikan, antara lain informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pertanian, dan jasa pendidikan.
Airlangga menuturkan, indikator ekonomi Indonesia terus menunjukkan sinyal pemulihan.
Dari sisi sektor riil, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi. Selain itu, indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, dan penjualan kendaraan bermotor telah membaik dibandingkan pada awal pandemi tahun lalu.
“Di saat yang sama, peningkatan harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus dalam 10 bulan berturut-turut. Dari sisi sektor eksternal, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham telah kembali ke level pra-Covid-19,” ungkapnya.
Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp699,4 triliun atau naik 21% dari realisasi PEN 2020.
Data terkini menunjukan realisasi Program PEN sampai dengan 1 April 2021 mencapai Rp123,26 triliun atau 17,6 persen dari pagu.
Agenda besar lainnya adalah reformasi struktural melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang.
Pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta mengeluarkan
kebijakan penurunan tarif PPh Badan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Untuk menstimulasi permintaan masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi sektor yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian yaitu otomotif dan properti,” tutur Menko Perekonomian.
Pemerintah juga mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi Covid-19, di antaranya tambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan, serta relaksasi KUR berupa perpanjangan waktu dan penambahan limit plafon KUR.
Akses pembiayaan juga diperluas dengan peluncuran KUR Super Mikro. Per 5 April 2021 telah terealisasi kepada 306.239 debitur dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp2,52 triliun.
Program penting lainnya adalah Kartu Prakerja yang sudah mencapai gelombang ke-16.
Secara kumulatif, sebanyak 60 juta peserta telah mendaftar dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota.
Pada tahun 2021 sebesar Rp786 miliar insentif telah disalurkan. Di penghujung sambutannya, Airlangga juga mengatakan bahwa satu di antaranya dampak dari pandemi
Covid-19 adalah keharusan melakukan digitalisasi di semua aspek, termasuk ekonomi digital.
“Untuk itu, Pemerintah mengembangkan Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital untuk melengkapi inisiatif Making Indonesia 4.0 yang difokuskan pada sejumlah sektor,” pungkasnya.