Network
BANDUNGRAYA.ID - Enam dari tujuh negara alami kenaikan kasus virus varian baru Omicron.
Pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito akan susun aturan penerbangan internasional.
Dari ketujuh negara yang sedang mengalami kenaikan kasus Virus Omicron, hanya Israel yang saat ini trennya belum menunjukkan kenaikan.
Sedangkan Italia, Jerman, dan Belanda, menurut Wiku mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Varian Omicron ini merupakan mutasi dari virus Covid-19 yang awalnya ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Varian Under Monitoring pada 24 November 2021, yang kemudian dua hari setelahnya ditetapkan sebagai Varian of Concern (VOC).
Untuk penerapan dan efektivitas vaksin, testing, dan obat-obatan saat ini terhadap varian Omicron ini menurut Wiku, WHO masih dalam tahap penelitian dan pengkajian.
Baca Juga: Lionel Messi Kembali Raih Ballon d'Or, Keputusan Ini Dipertanyakan Punggawa Real Madrid
"Namun dikatakan bahwa awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami Covid-19 dibandingkan dengan varian lainnya," Kata Wiku dilansir BANDUNGRAYA.ID dari Antara, Selasa 30 November 2021.
Wiku menambahkan bahwa pemerintah Indonesia serta negara-negara lainnya sedang menyusun pelaku aturan perjalanan internasional.
Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terpapar atau membawa varian baru ke dalam negeri.
Baca Juga: Daftar Hari Libur dan Hari Besar di Bulan Desember 2021, Cek di Sini untuk Menyesuaikan Agendamu!
Baca Juga: Hebat! Persib Bandung Catatkan Kemasukan Paling Sedikit Hingga Pekan Ke-14 BRI Liga 1 2021
Pendapat Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19 selaras dengan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dirinya menyebut akan memperbaharui daftar negara yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Buruh Tuntut Ridwan Kamil Agar Tak Patuhi Peraturan Pemerintah Terkait Upah Minimum
"Saya prihatin dengan varian baru Omicron ini, oleh karena itu maka kita akan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya pembaruan daftar negara," kata Sandi, Senin 29 November 2021.***
