PR BANDUNGRAYA - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang dinilai membuka peluang investasi minuman keras (miras) menjadi sorotan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang dianggap memberi kelonggaran investasi miras di empat provinsi di Indonesia.
Adapun investasi miras yang dinilai dimuat dalam Perpres tersebut meliputi industri besar maupun kecil (eceran).
Penolakan perihal kebijakan investasi miras ini menuai penolakan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari masyarakat hingga tokoh publik asal Papua.
Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Filep Wamafma meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut kebijakan perizinan investasi miras tersebut.
“Kami minta presiden mencabut kebijakan investasi minuman keras di Papua. Kami meminta presiden dapat mempertimbangkan kembali Perpres tentang Minuman Keras yang diteken di awal Februari 2021,” tutur dia dikutip PRBandungRaya.com dari Antara pada Senin, 1 Maret 2021.
Baca Juga: 12 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur, Ternyata Sudah Rancang Bunker untuk Rakit Bom
Menurut Filep, kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut dinilai inkonsisten dengan niat awal presiden yang ingin membangun Papua ke arah yang lebih baik.
“Soal perizinan minuman keras ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Hari ini, masalah Papua tidak hanya politik tetapi hukum dan krimanal yang diakibatkan dari minuman keras,” kata dia.
Selain itu, Filep juga menilai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi miras ini bertentangan dengan kebijakan yang ada di daerah.
Baca Juga: Polri Amankan 12 Orang Terduga Teroris di Jawa Timur, Diduga Berafiliasi dengan Al-Qaeda
Pasalnya, menurut Filep, daerah justru tengah memerangi miras setelah mempertimbangkan kembali dampak negatifnya. Oleh karena itu, kebijakan investasi miras ini dinilainya bertentangan dengan para tokoh agama di Papua.
“Apa artinya Pemda Papua, tokoh agama, tokoh gereja yang menyatakan minuman keras itu haram di Papua, atau tidak diizinkan di Papua. Sejauh mana komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua apabila pemerintah kemudian mengizinkan minuman beralkohol itu dipasok ke Papua,” ucap dia.
Oleh karena itu, Filep menyarankan pemerintah sebaiknya mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam hal lain. Misalnya, dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi Papua saat ini.
Baca Juga: Ikut Jadi Korban Konflik, Harimau Sumatera Ciuniang Nurantih Akhirnya Dilepasliarkan
“Presiden Jokowi seharusnya memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat Papua dengan pemilihan presiden lalu, bahwa hampir 95% rakyat Papua memberikan hak suaranya kepada beliau,” ujar dia.
Oleh karena itu, Filep meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut perizinan investasi miras tersebut.
“Sekali lagi, saya minta Presiden Jokowi untuk mencabut izin investasi minuman beralkohol di Tanah Papua,” ujar dia.***