Network
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang bersamaan dengan Hakordia, tentu menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi para pejabat-pejabat negara khususnya bagi para calon kepala daerah.
Hari Anti Korupsi Sedunia harus benar-benar dihayati nilai-nilainya untuk menyadarkan para pemimpin dan masyarakat agar menjauhi tindakan korupsi.
Mengingat bahwa beberapa saat lalu, publik telah dikejutkan dengan dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang terseret kasus korupsi yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
Baca Juga: Seorang Anggota Polri Ditusuk Saat Kawal Logistik Pilkada 2020, Pelaku Sempat Teriak 'Dia Jahat'
KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.
Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Adapun tugas KPK yakni berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.
Baca Juga: Cegah Penyakit Stroke dengan Konsumsi Buah Ini, Ada Kandungan Potasium yang Sangat Berkhasiat
