Network
PR BANDUNGRAYA - Pemerintah sebelumnya membuka peluang terbukanya investasi minuman keras (miras) melalui lampiran yang dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021.
Untuk diketahui, aturan terkait investasi miras tersebut dimuat dalam Perpres yang merupakan bagian dari aturan turunan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
Setelah menuai pro dan kontra di kalangan publik, Presiden Jokowi akhirnya resmi mencabut kebijakan terkait investasi miras tersebut pada Selasa, 2 Maret 2021.
Baca Juga: Kuota Kartu Prakerja Gelombang 13 Akan Dibatasi, Ini Kriteria Peserta yang Bisa Lolos
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan awal mula terkait usulan kebijakan membuka investasi miras.
Melalui konferensi pers yang digelar secara daring, Bahlil memaparkan adanya pertimbangan yang mendukung kebijakan terkait pembukaan investasi miras.
Seperti yang diketahui, lampiran dalam Perpres tersebut memuat aturan terkait investasi miras ini hanya berlaku untuk empat provinsi di Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Baca Juga: Bersiap! Kartu Prakerja Gelombang 13 Segera Dibuka, Intip Besaran Insentif dan Cara Daftarnya
"Salah satu pertimbangan kenapa ini (izin investasi miras dibuka) untuk di beberapa provinsi itu saja karena memang di daerah itu ada kearifan lokal," tutur dia dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan bahwa pertimbanagn tersebut berkaitan dengan kearifan lokal dari wilayah tersebut.
"Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," katanya.
Baca Juga: Rina Gunawan Meninggal Dunia, Para Pemain 'Si Doel Anak Sekolahan' Sampaikan Duka
Bahlil mencontohkan miras khas Nusa Tenggara Timur yakni Sopi. Menurutnya, Sopi merupakan minuman yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi, namun tidak dapat berkembang menjadi industri besar karena masuk dalam kategori terlarang.
"Tetapi itu (Sopi) kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor, maka itu dilakukan (dibuka izin investasi miras)," ujarnya.
Baca Juga: Formasi Guru Masih Jadi Komposisi Terbanyak Penetapan Kebutuhan ASN, Diikuti oleh Tenaga Kesehatan
Kendati demikian, Bahlil menyampaikan bahwa aspirasi-aspirasi yang menolak kebijakan terkait investasi miras ini telah ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi.
"Dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu (investasi miras) tidak dilakukan," kata dia.***
