Network
PR BANDUNGRAYA – Masa pandemi Covid-19 memunculkan fenomena baru di masyarakat yaitu dengan meningkatkan kasus perceraian. Hal ini pun menjadi perhatian dari pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebutkan bahwa efek dari virus Covid-19 ini banyak memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi.
Menurutnya kekerasan dalam rumah tangga wajib diwaspadai. Sebab pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga menyerang kesehatan mental.
Baca Juga: Tolak Vaksin Bisa Didenda Rp5 Juta, Apakah Penderita Penyakit Komorbid Termasuk? Ini Daftarnya
Guna melindungi perempuan Kementerian Keuangan telah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ibu rumah tangga untuk menekan tingkat kekerasan rumah tangga. Tujuan pemberian bantuan tersebut agar dapur rumah tangga tetap 'ngebul'.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran Rp695,2 Triliun untuk melaksanakan program PEN sepanjang tahun ini dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari tekanan pandemi Covid-19.
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) akan diberikan kepada 10 juta penerima dengan nilai sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: Waduh, Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19 Akan Didenda Rp5 Juta? Begini Kata Wagub DKI Jakarta
Besarnya anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2021 ditargetkan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggarkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bansos ini mencapai Rp12 triliun.
Bansos ini akan diberikan di tahun 2021 dengan skema penyaluran selama empat tahap, setiap tiga bulan, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Bansos PKH ini juga diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19.
