Network
PR BANDUNGRAYA - Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja sebelumnya telah resmi diundangkan pada 2 November 2020 lalu.
Baru-baru ini, pemerintah kembali menerbitkan peraturan pelaksana atau aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Adapun aturan turunan UU Cipta Kerja terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Baca Juga: Anggota DPR Soroti Penahanan Ibu Bersama Bayinya di Lombok, Sahroni: Sangat Tidak Masuk Akal
Kendati demikian, salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang menarik perhatian publik adalah aturan terkait penghitungan gaji dengan skema per jam.
Seperti yang diketahui, skema penghitungan gaji untuk buruh sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Akan tetapi, pemerintah kini telah menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH), skema penghitungan gaji saat ini resmi diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015.
Lebih lanjut, dalam aturan turunan UU Cipta tersebut, skema penghitungan gaji untuk buruh didasarkan pada dua hal, yakni satuan waktu dan satuan hasil.
"Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud ditetapkan secara per jam, harian dan bulanan," tulis pasal 15 dalam PP tersebut.
Baca Juga: Cek di Sini! Harga Emas Terbaru di Pegadaian Hari Ini, Senin 22 Februari 2021: dari Antam hingga UBS
Kendati demikian, penghitungan gaji dengan skema per jam ini hanya berlaku untuk buruh yang bekerja secara paruh waktu atau part time.
"Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam," tulis pasal 16 dalam PP tersebut.
Dengan begitu, penghitungan gaji dengan skema per jam ini menjadi hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.
Baca Juga: Bayang-bayang Beban Berat KKPS dan PPS di Pemilu Serentak 2024, Anggota KPU: Benar-benar Sibuk
Sebagai informasi, aturan turunan UU Cipta Kerja telah resmi diundangkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, 49 aturan turunan UU Cipta Kerja dapat diunduh secara bebas melalui laman JDIH di www.jdih.setneg.go.id.***
