PR BANDUNGRAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan wacana tiga periode masa jabatan presiden harus dibahas dan ditinjau kembali oleh Komisi II DPR.
Usulan Puan Maharani untuk mengkaji wacana tersebut mencuri banyak perhatian masyarakat. Hal ini bahkan ramai mencuat di media sosial.
Terkait wacana tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan sikap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Buntut Datangi Markas FPI, Staf Kedubes Jerman Langsung Dipulangkan, Rektor Undani: Maaf Tak Cukup
Dalam cuitan di akun Twitter @fadjroel, Jubir Presiden itu menegaskan bahwa Jokowi masih mengikuti sumpah presiden dan memegang teguh atudan dalam UUD 1945 di mana jabatan presiden dibatasi jadi dua periode saja.
“Presiden @jokowi TEGAK LURUS terhadap SUMPAH PRESIDEN di depan MPR untuk memegang teguh UUD 1945 (pasal 9) yang MEMBATASI memegang jabatan Presiden selama DUA PERIODE (pasal 7)," kata Fadjroel sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari akun Twitter @fadjroel, Senin 21 Desember 2020.
Sementara itu, Refly Harun seorang ahli Hukum Tata Negara juga mengutarakan pandangannya tentang wacana ini.
Baca Juga: BPUM BLT UMKM Rp2,4 Juta Cair? Ternyata, Penerima Bansos Berpeluang Besar Dapat 'Bonus' Ini
Hal tersebut disampaikan Refly Harun melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Refly Harun pada 20 Desember 2020, yang mengatakan, “Hari ini tidak tidak tidak, besok ya. Tergantung kesempatan dan peluangnya.”
"JK misalnya, sempat mewacanakan wakil presiden bisa dipilih untuk masa jabatan yang ketiganya, artinya punya maksud keinginan kalau bisa menjadi wakil presiden kembali," tambahnya, dikutip PRBandungRaya.com dari kanal YouTube Refly Harun, pada Senin, 21 Desember 2020.
Mengenai masa jabatan tersebut, Refly menyatakan pendapatnya yang sedikit berbeda dengan saat ini, yakni dua periode masa jabatan berturut-turut.
Baca Juga: Mirip Idol, Backup Dancer Kai EXO Viral dan jadi Perhatian, Siapakah Sosok No:ze?
Ia menilai masa jabatan Jokowi tidak efektif, terutama pada masa jabatan pertamanya. Enam bulan pertama adalah adjustment, kemudian bekerja selama 2,5 tahun, namun mempersiapkan untuk pilpres (pemilihan presiden) agar terpilih kembali selama dua tahun terakhir.
Karena tahapan pemilu yang panjang, dapat melihat bahwa program-program pembangunan yang telah dimulai ditujukan untuk terpilih kembali menjadi presiden.
“Dan ya, itu juga termasuk menjaga aturan yang membelenggu demokrasi yaitu presidential threshold. Ujung-ujungnya, kita hanya punya dua pasangan calon, padahal banyak bibit pemimpin bangsa,” ujarnya.
Baca Juga: Refly Harun Dipolisikan Febrianto Dunggio, yang 'Sudah Ngincar' Bilang Alhamdulillah
Ia mengatakan bahwa mereka yang mampu menjadi pemimpin bangsa tidak bisa mencalonkan diri. Hal ini karena pencalonan seperti itu dapat bersifat elitis dan oligarkis.
Dengan masa jabatan dua periode saat ini, incumbent bisa menggunakan posisinya untuk menang dan melibatkan state apparatus, yang menurutnya merupakan rahasia umum baik dalam pemilihan presiden maupun pilkada.***