PR BANDUNGRAYA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja hingga kini masih menuai polemik di tengah masyarakat.
Serikat buruh dan ribuan mahasiswa telah melakukan aksi demo penolakan pengesahan UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang berujung kerusuhan.
Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 November 2020 telah menandatangani dan mengesahkan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Apple Gelar Acara Bertajuk One More Thing yang Menandai MacBook Berbasis ARM Siap Meluncur
Sebelumnya RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Presiden Jokowi harus mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 30 hari.
Dengan begitu, batas akhir untuk mengesahkan UU Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi tepat pada Rabu, 4 November 2020
Artinya, Omnibus Law UU Cipta Kerja ditandatangani tiga hari lebih cepat dari ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Di Saat Balita Diselamatkan Usai 65 Jam Gempa Turki, Prancis Menyulut Api dengan Lakukan Hal Ini
Namun setelah disahkannya oleh Presiden Jokowi, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengirimkan Surat Terbuka terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja.
Dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari akun instagram BEM SI, @bem_si pada Selasa, 3 November 2020, para mahasiswa menuntut kembali Presiden Jokowi untuk mencabut beleid yang kini resmi bernama UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Kami aliansi BEM SI akan terus menjadi mitra kritis dari pemerintah di setiap keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden republik Indonesia," tulis BEM SI di akun instagramnya.
Pasalnya banyak elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, dan petani yang menolak substansi di dalamnya.
Baca Juga: Jerinx SID Dituntut 3 Tahun Penjara Usai Sebut IDI Kacung WHO
"Deklarasi yang disampaikan oleh Bapak beberapa hari lalu, hanya membawa sakit hati untuk masyarakat yang terdampak dalam pengesahan UU tersebut," kata BEM SI.
Lebih lanjut, BEM SI mengatakan bahwa sebaik apa pun narasi UU Cipta Lapangan Kerja versi Pemerintah dan penguasa apa artinya jika hal tersebut mendapat penolakan hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Salah satu yang menjadi masalah besar dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah karena prosesnya yang tidak transparan kepada rakyat, sehingga perlu ditinjau kembali oleh Presiden Jokowi.
BEM SI menilai bahwa adanya penolakan menandakan bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Baca Juga: Johnny Depp Kalah Telak di Sidang Pencemaran Nama Baik The Sun yang Mengklaim Sebagai Pemukul Istri
"Bapak presiden (Jokowi) selesaikanlah krisis ini jangan sampai ini berkembang menjadi krisis sosial dan politik. Sudah saatnya bapak menemui rakyat yang sudah memilih Bapak (Jokowi) menjadi presiden satu tahun yang lalu," ujar BEM SI.
Selain itu, BEM SI meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat dan masih berpihak kepada rakyat.***