Network
PR BANDUNGRAYA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat sorotan tajam dari PDIP.
PDIP DKI Jakarta merefleksi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komandi Anies Baswedan di penghujung 2020.
Program rumah DP 0% Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru terlaksana 0,34 persen dikritik Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Baca Juga: Ide FPI Ganti Nama Usai Dibubarkan Pemerintah Dianggap Tidak Sah oleh Pakar Hukum, Ini Alasannya
Pernyataannya tersebut berkaitan dengan janji kampanye DP Rumah 0% Anies Baswedan yang saat ini merupakan tahun ketiganya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Fraksi PDIP mengatakan 780 unit rumah yang sudah terwujud itu baru mencapai 0,34% dari target sejumlah 232 ribu unit.
Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar memberikan komentar terkait penilaian Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang menyebut kinerja Gubernur DKI Jakarta buruk sepanjang 2020.
Baca Juga: Siap-Siap! Daftar Bansos Kemensos Cair Mulai Besok 4 Januari 2021, Ada BST BLT Rp300 Ribu hingga PKH
Ia menyebut, tidak cocok jika indikator tersebut digunakan untuk menilai buruknya kinerja Gubernur DKI Jakarta.
Seperti diketahui, terdapat lima indikator untuk menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta tersebut.
1. Penyediaan perumahan rakyat
Dalam indikator ini, Fraksi PDIP menyebut Gubernur Anies Baswedan ingkar janji.
Pasalnya, dalam janji kampanye menargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232 214 unit, namun di 2020 hanya terealisasi 720 unit.
Baca Juga: HOAKS atau FAKTA: Vaksin Covid-19 Sinovac Dikabarkan Berbahaya karena Mengandung Boraks dan Merkuri
Menurut Musni Umar, penyediaan rumah rakyat justru berjalan dengan baik, karena menyiapkan perumahan rakyat dengan DP 0 persen.
Dirinya mengatakan, mengapa penyediaan rumah rakyat yang dijanjikan Anies Baswedan tidak mencapai target karena adanya pandemi Covid-19.
"Dari Maret 2020 itu, penerimaan DKI Jakarta memang merosot luar biasa. Karena itu, harus dilakukan peninjauan kembali terhadap program-program yang sudah dicanangkan dan tentu ada penundaan-penundaan," kata Musni Umar dalam kanal Youtube pribadinya, Minggu, 3 Januari 2020.
"Jadi ini bukan kesalahan Gubernurnya, tapi karena faktor di luar kemampuan Gubernur, yakni adanya wabah Covid-19," sambungnya.
Baca Juga: Bea Materai Rp10.000 Sudah Berlaku di Tahun 2021, Bagaimana dengan Bea Materai Rp3.000 dan Rp6.000?
2. Penyediaan lapangan kerja
Janji kampanye Anies Baswedan untuk penyediaan lapangan kerja juga dinilai tidak fokus oleh Fraksi PDIP.
Karena dalam janjinya, Anies berencana menyediakan 200 ribu lapangan usaha kerja baru, namun di 2020 baru terealisasi 8.348.
Masih karena pandemi Covid-19, Musni Umar menilai alasan penyediaan lapangan kerja yang masih jauh dari target Anies Baswedan.
"Dampak pandemi Covid-19, membuat banyak perusahaan yang mengalami kesulitan sehingga memutuskan mem-PHK karyawan. Hal ini karena adanya pemberlakuan PSBB, sehingga membuat ekonomi runtuh," katanya.
3. Angka kemiskinan naik
Jumlah angka kemiskinan di DKI Jakarta justru meningkat sebesar 4,53 persen dari yang semula 3,42 persen.
Menurut Fraksi PDIP, hal ini karena Anies Baswedan tidak mempunyai program untuk mengentas kemiskinan.
"Otomatis kalau orang tidak bekerja, PHK dilakukan dimana-mana itu otomatis orang itu miskin. Jadi kemiskinan akibat tidak adanya lapangan pekerjaan," tegas Musni Umar.
4. Nilai NPS JakLingko -3.07% (negatif)
Tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif.
Ini berarti masih banyak yang belum bersedia merekomendasikan dibanding yang merekomendasikannya.
"Ya jelas aja, kan orang suruh bekerja di rumah, jadi otomatis orang tidak menggunakan transportasi. Selain itu juga ekonomi melemah, sehingga orang tak bisa berkegiatan normal," tutur Musni Umar.
5. Intoleransi di dunia pendidikan
Mengecam keras tindakan guru intoleran yang ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk dipecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antaranak bangsa di DKI Jakarta.
Seperti diketahui, kasus ini mengarah kepada seorang guru yang memberi soal yang dikaitkan dengan Megawati dan Anies Baswedan.
Menurut Musni Umar, masalah intoleransi terhadap seorang guru itu tidak fair karena di dalam dunia pendidikan tersimpan adanya kebebasan, seperti berbicara, menulis, ataupun membuat soal.
"Terlalu naif satu orang yang berbuat dikatakan intoleransi dalam dunia pendidikan, dan itu dijadikan sebagai indikator buruknya kinerja Gubernur DKI Jakarta," katanya.***
