Network
"Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari buat resultatne baru dengan merevisi UU tersebut," tulis dia melanjutkan.
Pengamat sekaligus Direktur Ekeskutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto sebelumnya menuliskan cuitan untuk Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Masyarakat Saling Lapor Gunakan UU ITE, Jokowi: Hapus Pasal-Pasal Karet Multitafsir
Damar menyebutkan sejumlah pasal karet atau multitafsir dalam UU ITE yang perlu direvisi di antaranya Pasal 27 hingga Pasal 29.
"Prof @mohmahhfudmd saya usul mulai dari 9 pasal bermasalah UU ITE ini, Persoalan utama pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum," cuitnya melalui akun Twitter @DamarJuniarto.
Lebih lanjut, Damar juga menyebutkan, bahwa dalam UU ITE, terdapat pasal-pasal lainnya perlu segera diperbaiki.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Revisi UU ITE, Para Politisi Ramai-ramai Sampaikan Tanggapan di Medsos
"Selain itu ada juga pasal-pasal yang rawan persoalan atau disalahgunakan dan perlu diperbaiki rumusannya," cuitnya.
Rencana mengenai revisi UU ITE pertama kali muncul saat Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik dan masukan atas kinerja pemerintah pada Senin, 8 Februari 2021 lalu.***
