Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Menteri Tjahjo Kumolo Beberkan Nasih Satpam dan Cleaning Service

- 19 Januari 2022, 05:06 WIB
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah, Menteri Tjahjo Kumolo Beberkan Nasih Satpam dan Cleaning Service
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah, Menteri Tjahjo Kumolo Beberkan Nasih Satpam dan Cleaning Service /Dok. Menpan RB

BANDUNGRAYA.ID - Pemerintah mengumumkan bahwa akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah. 

Kebijakan itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo. 

Menurutnya status tenaga honorer di instansi pemerintah akan dituntaskan pada 2023.

Baca Juga: Rumor Ciro Alves Gabung Persib Bandung Berhembus, Ternyata Gegara Ini

Baca Juga: Pasti Cair ke Rekening Rp3 Juta, Bansos PKH 2022 Bisa Dicek di Link cekbansos.kemensos.go.id

Menurut Tjahjo, kebijakan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK. 

Setelah tahun 2023, pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah tidak ada lagi.

"Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangannya soal tenaga honorer dihapuskan. 

Baca Juga: CEK FAKTA: Heboh Video Guru Honorer di Garut Lumpuh Usai Jalani Vaksinasi Covid-19 Kedua, Benarkah?

Baca Juga: Marak Calo PPPK 2021, Kemendikbud Imbau Guru Honorer Waspadai Modus Penipuan

Dengan kebijakan itu, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian terkait dengan beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo menyampaikan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

Baca Juga: Selamat, Anda Dapat Rp3 Juta Cair ke Rekening: Gak Perlu Daftar BSU Subsidi Gaji

Baca Juga: Hasil Akhir Pertandingan Persib vs Borneo FC Malam Ini, Mohammed Rashid Pahlawan Maung Bandung

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji (payroll)," tuturnya.

Menurut Tjahjo, di tahun 2022 pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. 

Pemerintah juga mengkaji dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bakal diterapkan di seluruh instansi.

"Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan," tukasnya.***

Editor: Siti Resa Mutoharoh

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah