Network
Undang-Undang ini, kata dia, dirancang untuk dapat mentransformasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya meningkatkan lapangan kerja yang luas.
Menteri 67 tahun ini juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memangkas tumpang tindih regulasi, birokrasi perizinan yang rumit, menghilangkan potensi korupsi perizinan. Selain itu, UU tersebut juga menciptakan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi.
Baca Juga: Terkait Usulan UMK Kota Bandung Naik, Begini Tanggapan Oded
"Serta meningkatkan investasi padat karya dan padat modal, juga menciptakan kepastian hukum berusaha," kata Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Diketahui, omnibus law UU Cipta Kerja telah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020.
Setelah ditandatangani, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dengan surat No: B-437/Kemensetneg/D-1/HK.00/11/2020 tanggal 2 November 2020 meminta agar undang-undang tersebut dapat diundangkan dalam Lembaran Negara RI serta dalam Tambahan Lembaran Negara RI.
Baca Juga: Mengharukan, Seorang Gadis Kecil Berhasil Diselamatkan dari Reruntuhan Usai Gempa Turki
Pada tanggal yang sama, UU ini kemudian ditandatangani pula oleh Menkumham Yasonna Laoly dan masuk Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245.
"Tepat pada jam 21.40 WIB, saya menandatangani UU yang fenomenal itu. Sebuah sejarah legislasi baru telah ditorehkan dan tentu saja menjadi sebuah kehormatan bagi saya menjadi bagian dari sejarah baru tersebut," ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah tersebut.
Adapun salinan UU yang berisi 1.187 halaman itu sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg) dan bisa diakses oleh publik.***
