Network
"Ini adalah upaya untuk melemahkan aksi penolakan omnibus law. Kami juga mengimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mengabaikan surat tersebut," ujar Kahar.
Baca Juga: India Tembus 100 Ribu Kasus Kematian Covid-19, Namun Angka Kesembuhannya Tertinggi di Dunia
Hingga kini, di beberapa wilayah di Indonesia para pekerja dan buruh masih melakukan aksi protes sejak pagi Selasa, 6 Oktober 2020.
Bahkan, ada sebanyak 9.236 orang gabungan yang terdiri dari Polisi, TNI dan Satpol PP dikerahkan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan perizinan aksi unjuk rasa mengingat penyebaran Covid-19 yang masif di Jakarta.
Terkait keputusan yang diberikan DPR, banyak yang menilai bahwa UU Cipta Kerja sangat merugikan bagi pekerja dan buruh.
Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan, Arieska Kurniawaty mengatakan, omnibus law ini memperburuk hak perlindungan buruh perempuan.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Didesak untuk Siapkan Semua Anggaran
"(UU Cipta Kerja) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran. Karena hanya menyebutkan cuti tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja," kata Kurniawaty.
Pihaknya mendukung adanya aksi penolakan untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.***
